BISNIS.SAAT.INI.COM - Bagaimana pencabutan izin RAPP akan memengaruhi reputasi bisnis Sukanto Tanoto di tengah tuntutan keberlanjutan global?

Seberapa jauh kebijakan pemerintah ini mengubah risiko ESG bagi RGE yang beroperasi di industri pulp, kertas, sawit, serat, dan energi?

Dan bagaimana perusahaan membuktikan komitmen lingkungan saat berhadapan dengan keputusan penegakan hukum kawasan hutan?

Pencabutan Izin RAPP Membawa Isu Lingkungan ke Pusat Perhatian

Satgas PKH mencabut izin PBPH RAPP seluas 338.536 hektare di Riau berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, setelah melaporkan temuan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Temuan pemerintah mencakup kebakaran gambut berulang, perkebunan sawit 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, kerusakan kawasan lindung 211,54 hektare, serta masalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

RGE Mengusung Filosofi 5C dalam Pengelolaan Bisnis

Sukanto Tanoto mengembangkan filosofi 5C, yakni Community, Country, Climate, Customer, dan Company, yang menurut RGE menjadi dasar pendekatan bisnis dengan menempatkan masyarakat, negara, iklim, serta pelanggan sebelum kepentingan korporasi.

RGE mengelola bisnis global berbasis sumber daya dengan portofolio pulp dan kertas, sawit, serat, selulosa, serta energi, sehingga isu lingkungan dan tata kelola menjadi faktor penting dalam menilai keberlanjutan operasional grup.

RAPP Menunggu Pemberitahuan Resmi dan Menyoroti Dampak Sosial

Manajemen RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut terkait pencabutan izin, sebelum memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai.

Perusahaan menyebut RAPP dan Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 orang serta mendukung ratusan pemasok lokal.

Sehingga keputusan pencabutan izin juga menimbulkan perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi di wilayah operasional.

Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan pencabutan izin membuat seluruh kegiatan di areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

Barita menyatakan perusahaan tetap memiliki kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

Sehingga penindakan tidak hanya menyangkut penghentian aktivitas tetapi juga proses penanganan dampak.

Masa Depan Bisnis Tanoto Ditentukan oleh Adaptasi dan Akuntabilitas

Kasus RAPP menjadi ujian bagi grup bisnis Sukanto Tanoto untuk menghadapi risiko regulasi, memastikan kepatuhan pengelolaan lingkungan, menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan pelanggan maupun investor.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada penjelasan resmi pemerintah, proses penyelesaian yang ditempuh perusahaan, pemulihan kawasan, serta keterbukaan informasi mengenai dampak operasional dan finansial.****