BISNIS.SAAT.INI.COM - Mengapa pemerintah memberikan perlakuan khusus dokumentasi transfer pricing kepada Danantara dan holding BUMN sampai 2029?
Apakah fasilitas tersebut semata-mata untuk mendukung restrukturisasi, atau juga untuk mengakomodasi perubahan struktur transaksi dalam grup perusahaan negara?
Bagaimana pemerintah memastikan kebijakan ini tidak justru mengurangi transparansi transaksi afiliasi dan membuka risiko penyimpangan perpajakan?
Pemerintah memberikan perlakuan khusus atas kewajiban dokumentasi transfer pricing bagi Danantara, holding investasi, holding operasional, BUMN, dan anak usaha BUMN melalui PP Nomor 41 Tahun 2026.
Kebijakan ini dilatarbelakangi kebutuhan penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN setelah perubahan UU BUMN, yang membutuhkan dukungan perpajakan terhadap transaksi dalam proses transformasi korporasi negara.
Restrukturisasi BUMN Memerlukan Dukungan Perpajakan
Pemerintah menjelaskan penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan negara.
Agenda tersebut mencakup upaya meningkatkan kinerja, menambah nilai, menyehatkan, dan menyelamatkan BUMN, termasuk melalui penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha.
Transaksi dalam proses restrukturisasi berpotensi melibatkan entitas yang memiliki hubungan istimewa, sehingga pemerintah mengatur perlakuan khusus dokumentasi transfer pricing hingga Tahun Pajak 2029.
Kewajaran Harga Transaksi Tetap Menjadi Syarat
PP 41/2026 tidak menghapus prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi afiliasi, karena setiap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tetap harus memenuhi prinsip bisnis yang sehat.
Pasal 34 ayat (1) secara eksplisit menyatakan entitas terkait wajib "menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha" atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Selain itu, kewajiban melaporkan transaksi afiliasi dalam SPT Tahunan PPh tetap berlaku, sehingga fasilitas dokumentasi tidak dapat diartikan sebagai pembebasan pelaporan pajak.
Fasilitas Berlaku Terbatas, Bukan Permanen
Perlakuan khusus dokumentasi transfer pricing bagi Danantara, holding investasi, holding operasional, BUMN, dan anak usaha BUMN dibatasi hingga Tahun Pajak 2029.
Setelah periode tersebut, kewajiban dokumentasi atas transaksi dengan seluruh pihak berelasi kembali mengikuti ketentuan umum perpajakan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
PP tersebut juga mengatur pemberitahuan, dokumen pendukung, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan fasilitas perpajakan digunakan sesuai tujuan kebijakan.
Pengawasan Menjadi Kunci Implementasi
Pemerintah menegaskan dukungan perpajakan terhadap transformasi BUMN tetap harus disertai tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel.
Karena restrukturisasi dapat melibatkan transaksi aset, saham, dan hubungan bisnis antentitas, pelaksanaan fasilitas ini menjadi penting untuk memastikan kepentingan restrukturisasi tidak mengabaikan kepatuhan pajak.
Perlakuan khusus transfer pricing ditujukan untuk mendukung penataan dan restrukturisasi BUMN hingga 2029, tetapi kewajaran transaksi, pelaporan afiliasi, dan pengawasan pajak tetap menjadi fondasi pelaksanaannya.****
Tinggalkan Komentar