BISNIS.SAAT.INI.COM - Mengapa aset Tommy Soeharto senilai Rp2,425 triliun tetap belum laku meski pemerintah sudah memangkas harga ratusan miliar rupiah?
Apakah penjualan empat bidang tanah sekaligus justru membuat calon investor kesulitan mengikuti lelang?
Mungkinkah pemisahan bidang tanah menjadi strategi baru untuk memperluas pasar pembeli aset sitaan BLBI tersebut?
Pemerintah belum berhasil menjual aset sitaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Aset seluas sekitar 124,89 hektare tersebut telah tiga kali dilelang sejak 2022, tetapi belum mendapatkan pembeli meskipun harga penawaran terus diturunkan.
Pada pelelangan pertama, pemerintah menetapkan harga limit Rp2,425 triliun.
Harga tersebut kemudian diturunkan menjadi Rp2,151 triliun dan kembali dipangkas menjadi Rp2,064 triliun pada lelang ketiga.
Namun, penurunan harga sekitar Rp361 miliar belum mampu menarik pembeli untuk mengakuisisi empat bidang tanah tersebut.
Aset yang ditawarkan terdiri atas empat bidang tanah dengan total luas hampir 125 hektare.
Penjualan dalam satu paket membuat calon investor harus memiliki kemampuan pendanaan besar untuk membeli seluruh bidang sekaligus.
Pemerintah sebelumnya juga pernah mempertimbangkan opsi penjualan secara terpisah agar aset tersebut dapat menjangkau calon pembeli yang lebih beragam.
Namun, belum ada konfirmasi bahwa strategi pemisahan aset telah diterapkan dalam proses pelelangan terbaru.
Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Joko Prihanto pada Januari 2024 mengungkapkan dua kemungkinan penyebab aset tersebut belum terjual.
"Satu, mungkin karena harga. Kedua, mungkin dikira barang bermasalah. Tapi biasa itu, namanya lelang kan ada sitaan kejaksaan juga laku, tapi mungkin belum dapat pembeli yang pas aja," kata Joko.
Menurutnya, DJKN saat itu belum menerima penawaran yang masuk untuk aset PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto.
Selain harga limit, calon peserta juga harus mempertimbangkan besarnya uang jaminan lelang.
Nilai jaminan yang semula Rp1 triliun telah diturunkan menjadi Rp430,2 miliar dan terakhir Rp420 miliar.
Besarnya persyaratan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat membatasi partisipasi investor dalam proses lelang.
Dalam perkembangan terbaru pada Senin (16/11/2026), Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Meirijal Nur menyatakan aset tersebut masih berada di bawah pengelolaan DJKN.
"Sepertinya aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN sebagai motor dalam pengelolaan aset negara ini," ujarnya.
Meirijal mengatakan LMAN siap menerima penugasan pemerintah untuk mengelola aset tersebut agar memberikan manfaat optimal bagi negara.
Aset tersebut disita pada 2021 terkait kewajiban PT TPN kepada negara sekitar Rp2,61 triliun.
Dengan belum adanya pembeli hingga November 2026, perubahan strategi penjualan dan penentuan skema optimalisasi menjadi dua hal yang masih dinantikan dalam penanganan aset tersebut.****